Bayangkan sebuah pelabuhan besar di Indonesia. Di sana, puluhan perusahaan pelayaran, ratusan truk kontainer, operator depo, hingga petugas bea cukai bekerja setiap hari. Masing-masing memiliki sistem digital sendiri. Ada yang menggunakan perangkat lunak generasi lama, ada pula yang sudah berbasis cloud modern. Masalahnya, sistem-sistem itu tidak saling terhubung. Informasi tentang satu kontainer bisa tersebar di lima tempat berbeda, dan tidak ada satu pun yang bisa melihat gambaran utuhnya secara real-time.
Inilah realitas yang coba dijawab oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui peluncuran ADHARA pada 1 Oktober 2026 di Museum Maritim Indonesia, Jakarta. Platform ini bukan sekadar aplikasi baru. Ia dirancang sebagai jembatan yang menghubungkan sistem-sistem yang sudah ada, tanpa memaksa siapa pun mengganti perangkat yang telah mereka investasikan bertahun-tahun.
ADHARA berdiri di atas empat solusi digital yang saling terhubung. AdhaOrder memungkinkan pemesanan dan pembayaran layanan logistik secara terpusat. AdhaTrack memberikan visibilitas langsung terhadap pergerakan kapal, kontainer, dan kargo. AdhaAccess menyederhanakan pengajuan dokumen, sehingga satu kali input bisa mengakses berbagai layanan dalam rantai logistik. Sementara AdhaStore membuka akses ke data dan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar memangkas biaya, melainkan mengoptimalkan operasional agar lebih ramping dan menghasilkan output maksimal. “Semua pelaku ekosistem sudah memiliki sistem masing-masing, tetapi sistem-sistem tersebut belum terintegrasi,” ujarnya. Melalui ADHARA, seorang eksportir di Surabaya bisa memantau pergerakan kontainernya hingga tiba di pelabuhan tujuan di Kalimantan, tanpa harus menelepon tiga pihak berbeda.
Yang menarik dari ADHARA adalah pendekatannya yang tidak memihak. Platform ini dikembangkan dengan prinsip open, neutral, secure, dan smart. Artinya, ADHARA terbuka bagi seluruh ekosistem, tidak mengutamakan pihak tertentu, menjaga keamanan data, dan memanfaatkan teknologi pintar untuk mendorong kolaborasi. Pendekatan ini penting karena industri logistik maritim Indonesia selama ini dikenal sangat terfragmentasi. Setiap operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan penyedia jasa logistik memiliki kepentingan sendiri. Tanpa platform netral, integrasi akan sulit terwujud. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS), anak usaha Pelindo, dipercaya sebagai operator platform ini, memastikan bahwa ADHARA tetap menjadi milik bersama, bukan alat dominasi satu pihak.
Bagi UMKM yang selama ini kesulitan mengakses layanan logistik yang transparan, ADHARA membuka peluang baru. Dengan AdhaOrder dan AdhaAccess, pelaku usaha kecil bisa memesan ruang muat, membayar, dan melacak pengiriman dalam satu platform. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa digitalisasi layanan tol laut telah membantu UMKM mengakses subsidi pemerintah secara lebih mudah, dengan integrasi pembayaran melalui BRIVA dan BRISTORE. ADHARA melengkapi ekosistem ini dengan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama. Bayangkan seorang pengrajin di Flores yang ingin mengirim produk ke Jakarta. Dulu, ia harus menghubungi beberapa agen, menebak-nebak biaya, dan berdoa agar barangnya tidak tertahan di pelabuhan. Kini, melalui satu platform, ia bisa melihat jadwal kapal, memesan ruang, membayar, dan melacak perjalanan barangnya secara real-time.
Tentu, ADHARA bukan obat mujarab. Tantangan terbesar adalah mendorong adopsi di seluruh ekosistem. Pelindo menargetkan platform ini sebagai bagian dari agenda transformasi yang selaras dengan arah strategis Danantara dalam menciptakan ekosistem kepelabuhanan berbasis data. Namun, tanpa partisipasi aktif dari perusahaan pelayaran, forwarder, dan operator depo, ADHARA hanya akan menjadi platform kosong. Yang menarik, beberapa pemain besar sudah menyambut positif. Heri Cahyono, GM Operation Liner & Terminal Nusantara PT Meratus Line, salah satu early adopter, menilai ADHARA membuka peluang kolaborasi yang selama ini sulit terwujud. Jika adopsi meluas, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menurunkan biaya logistik yang saat ini masih sekitar 23% dari PDB, jauh di atas negara maju yang hanya 8–12%.